POLA KONSUMSI BERBASIS IMPOR

Perubahan gizi masyarakat juga praktis tak terjadi karena hanya terjadi peningkatan kecil konsumsi protein asal hewani, yaitu 0,28 persen setiap tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ironisnya sumber protein hewani yang hampir 100 persen pakan maupun bibitnya dikuasai perusahaan multinasional meningkat tajam 4,6 persen untuk daging ayam ras dan 1,61 persen untuk telur ayam ras setiap tahun. Sumber protein hewani asal rakyat dan petani kecil berupa daging ayam kampung, telur ayam kampung, dan telur itik menurun tajam masing-masing 1,67 persen, 7,30 persen, dan 9,78 persen setiap tahun (BPS 2014).

Konsumsi tahu dan tempe yang merupakan sumber penting protein nabati—sekalipun sumber bahan bakunya sebagian besar impor—peningkatannya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, yaitu hanya 0,16 persen per tahun. Lebih memprihatinkan penurunan konsumsi ikan lima tahun terakhir dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yaitu minus 2,19 persen (diolah dari BPS 2014).

Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama periode pemerintahan sekarang praktis tak berdampak terhadap perubahan pola konsumsi ke arah kedaulatan pangan dan bahkan tak berdampak apa pun terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Program diversifikasi gagal dan pola konsumsi masyarakat kian bergeser sedikit demi sedikit dari pola konsumsi berbasis produksi lokal asal petani kecil dan nelayan ke pangan berbasis impor dan produk korporasi.

Alih-alih meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mampu bersaing dalam pasar yang sampai saat ini tidak adil bagi mereka, kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir justru semakin liberal dan sangat condong ke korporasi asing. Jumlah investasi asing (Foreign Direct Investment/ FDI) untuk sektor pertanian melalui lisensi yang telah diterbitkan pemerintah meningkat luar biasa tinggi, yaitu dari 1221 pada tahun 2009 menjadi 4342 pada tahun 2011 atau 255 persen hanya dalam tempo dua tahun (BKPM 2012). Pada periode 2010-2013 nilai investasi asing di bidang pangan dan perkebunan meningkat sebesar 113 persen (BKPM 2014).

Kecenderungan ini sungguh mengkhawatirkan, apalagi pada 2015 Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hambatan tarif dan nontarif akan dihilangkan dan prosedur karantina akan diintegrasikan melalui ASEAN Single Window. Bahan pangan maupun pangan olahan yang diimpor melalui salah satu negara akan dengan bebas masuk ke pasar terbesar ASEAN, yaitu Indonesia, tanpa hambatan. Petani dan nelayan kecil semakin dibenturkan sistem perdagangan pangan dan pertanian yang tak adil bagi mereka. Dengan demikian, perlu upaya luar biasa keras sehingga program luhur kedaulatan pangan bisa benar-benar terwujud dan tidak menjadi jargon kampanye tanpa isi.

Pemerintah mendatang perlu merenegosiasi seluruh perjanjian regional maupun internasional yang selama ini terbukti memperparah kondisi petani. Pola liberalisasi yang kebablasan perlu direm dengan meninjau ulang seluruh UU terkait pangan dan pertanian serta semua produk turunannya. Seluruh visi-misi dan program yang sudah ditulis perlu dibedah dan dikemas ulang sehingga benar-benar implementatif menuju kesejahteraan petani dan nelayan serta menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan

Dwi Andreas Santosa
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; Ketua Umum Asosiasi Bank

Benih Tani Indonesia

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/17/073000826/Global.Food.Security.Nilai.Ketahanan.Pangan.Indonesia.Tertinggi.di.Dunia